Pasang iklan

Tidak Sesuai dengan Standar, DPRD Palu Minta Pemkot Awasi Rehabilitasi Bencana

Gema.id Sulteng, Palu – Kota Palu dan sekitarnya terus dilakukan pembenahan usai dilanda gempa dan tsunami tahun lalu. Namun dalam prosesnya sejumlah kendala menjadi penghambat pembangunan untuk rehabilitasi.

Hal ini diungkapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu agar fokus pembangunan juga disertai pengawasan karena masih banyak carut-marut yang terjadi di lapangan.

“Khususnya menyangkut penyediaan hunian bagi korban. Selain itu adanya temuan rumah rusak yang diperbaiki menggunakan dana simultan tidak sesuai standar,” kata Anggota Komisi C DPRD Palu, Moh. Syarif dalam keterangan pers yang diterima, Rabu (11/12/2019).

Syarif juga mengungkapkan hingga saat proses rehabitasi untuk para pekerja yang digunakan belum mendapatkan gaji sejak dua bulan lalu.

“Warga yang menjadi tenaga kerja untuk membangun hunian tetap belum digaji,” ungkapnya. Maka atas dasar ini, Ia meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Palu mengawasi betul pihak-pihak kontaktor yang mengerjakan proyek pembangunan demi masyarakat.

“BPBD atau Dinas PUPR benar-benar mengawasi proses rehab dan rekontruksi ini. Karena banyak keluhan yang masyarakat lapor ke saya,” terang Syarif.

Mendengar banyak keluhan yang masuk, kemudian setelah ini DPRD Palu akan membentuk Panitia Khusus (pansus) pengawasan reahabilitas dan rekontruksi pascabencana dalam waktu dekat.

“Saya berharap 2020, semua korban bencana tidak ada lagi yang tinggal di tenda dan hunian sementara,” ucapnya.

Tinggalkan komentar